KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH POLITISASI AGAMA PADA PEMILU 2024

Abstract

Pada pemilu 2019 lalu, politisasi agama masih terjadi dalam persaingan politik antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengakibatkan indeks kerukunan umat beragama Nasional mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 pasca pemilihan umum (Indeks KUB 2017-2021). Dalam menghadapi pemilihan umum yang dijadwalkan pada tahun 2024 mendatang, terdapat berbagai tantangan dan risiko yang akan dihadapi, salah satunya ialah bahaya potensial dari polarisasi dan terjadinya friksi di dalam masyarakat yang muncul akibat politisasi agama, oleh sebab itu pemerintah selaku penyelenggara Negara memegang peranan penting dalam melakukan upaya pereventif agar mencegah terjadinya politik identitas kembali terjadi pada pemilu 2024 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah guna mencegah politisasi agama dalam menyongsong pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library research). Hasil penelitian ini mengungkap adanya penurunan indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2020 pasca pemilu 2019, dan temuan lainnya mengungkap bahwa kebijakan pemerintah berupa regulasi sebenarnya sudah mengatur pelarangan terhadap diskriminasi terkait SARA. Namun, belum ada aturan yang mengatur secara eksplisit dan konkrit pelarangan terhadap tindak politisasi agama.